SMS Center Dari BRAMANTYO NUGROHO : Mohon info pak, apakah duplikat record data saya sudah dihapus? Apakah saya sudah bisa rekam ulang ektp? Trm ksh , Jawaban : status masih blm di hapus oleh pusat(disdukcapil) || Dari LUKMAN : apakah nik saya masih trdftar sbg warga dusun pakunden?? , Jawaban : di database kami NIK tsb a.n Lukman Nur hakim, Pakunden Ngluwar RT/RW 002/009(disdukcapil) || Dari SITI MUBAROKAH : mohon informasi untuk pencetakan KTP apa sudah bisa/kapan ya bisa d ambil ? trimakasih , Jawaban : KTP-el dalam proses antrian pencetakan , di rencanakan yg sdh di cetak akan kita kirim melalui desa/ kelurahan(disdukcapil) || Dari NANDA U`TI ROKHIMASANI : apakah e-ktp saya sudah di cetak? Terimakasih , Jawaban : KTP-el dlm proses antrian cetak, di rencanakan KTP-el yg sdh jadi akan di kirim melalui desa/ kelurahan(disdukcapil) || Dari SIGIT TRIYOKO : apakah ektp saya sudah dicetak? , Jawaban : KTP-el dlm proses antrian cetak, di rencanakan KTP-el yg sdh jadi akan di kirim melalui desa/ kelurahan(disdukcapil) || Dari GATOT SUGIANTO : mohon info KTP-el sudah jadi apa belum, terimakasih , Jawaban : KTP-el dalam proses antri pencetakan, di rencanakan stlh jadi akan di kirim ke kantor desa/ kelurahan(disdukcapil) || Dari SITIFATIKAH : mohon maav,ktp elektronik sudah jadi belum pak? Trimakasih , Jawaban : masih dalam antrian pencetakan, di rencanakan KTP-el yg sdh jadi akan di kirim lewat pemerintah desa, mohon di tunggu(disdukcapil) || Dari BRAMANTYO NUGROHO : Mohon info pak, apakah duplikat record data saya sudah dihapus? Apakah saya sudah bisa rekam ulang ektp? Trm ksh , Jawaban : setelah kita cek status belum di hapus oleh pusat(disdukcapil) || Dari MASLUH PRASETYA JATI : mohon informasi untuk KTP saya sudah ready belum? , Jawaban : KTP-el masih dlm proses antrian pencetakan, di rencanakan KTP-el yg sdh jadi akan di kirim melalui pemerintah desa(disdukcapil) || Dari SITI FATIKAH : mau bertanya pak,ktp elektronik sudah jadi belum ya? Trimakasih , Jawaban : masih dlm proses antrian pencetakan, KTP-el yang sdh tercetak di rencana akan di kirim lewat desa(disdukcapil) || Dari ADITYA DIMAS : Selamat malam.. Maaf saya mau tanya kalau mau memperpanjang ktp bagaimana ya prosedur nya ? Terima kasih , Jawaban : utk KTP-el jika tidak ada perubahan data, maka sdh berlaku seumur hidup meskipun ada masa berlakunya.(disdukcapil) || Dari ANNISANURFADHILAH : apa saja persyaratan membuat akta kematian? , Jawaban : srt pengantar dan srt keterangan kematian dari desa, ft copy KTP, KK ybs, ft copy KTP-el pelapor dan ft copy KTP-el 2 orang saksi,(disdukcapil) || Dari SITI MUBAROKAH : mohon informasi untuk pencetakan KTP apa sudah bisa/kapan ya bisa d ambil ? trimakasih , Jawaban : sampai saat ini masih menunggu ketersedian blangko dari pusat, smtr bisa cetak surat keteerangan pengganti KTP-el(disdukcapil) || Dari ARIP HUSEN : trimakasih atas infonya bpk/ibu..apakah hri ini bisa di ambil untuk keterangan pengganti dr ktp-el.nya?? , Jawaban : bisa, dgn membawa bukti pengambilan KTP-el(disdukcapil) || Dari HERISETIAWAN : kapan e ktp siap cetak? Apakah blangko e ktp sudah ada? , Jawaban : blangko KTP-el dari pusat blm tersedia sampai saat ini, smtr bisa cetak surat keterangan sbg pengganti KTP-el(disdukcapil) || Dari APRIAN CANDRA ROSARINTO : sy sdh mencetak nya lbh dr 2 bln,kok lama skali ya jadinya sampe blanko hbs sampe skrng blm ada , Jawaban : sampai saat ini blangko ktp-el dari pusat blm tersedia, sehingga kami blm bisa cetak KTP-el, smtr bisa cetak surat keterangan(disdukcapil) || Dari APRIAN CANDRA ROSARINTO : mau tanya Oktober yg lalu sdh rekaman Ektp,tp blm jd kataNya blangko hbs,apa sdh bs utk cetak Ektp nya?thx. , Jawaban : sampai saat ini blangko KTP-el dari pusat blm tersedia, smtr bisa cetak surat keterangan sbg pengganti KTP-el(disdukcapil) || Dari ARINARL : mohon info bgmn mengurus akte kelahiran yg hilang? terima kasih , Jawaban : surat keterangan kehilangan dari kepolisian, ft copy KK, ft copy KTP, kl ada ft copy akta yg hilang utk mempermudah mencari register arsipnya,(disdukcapil) || Dari IRWAN : janjinya jadi e-ktp bulan januari . , Jawaban : mohon maaf, kami blm bisa cetak KTP-el,karena sampai saat ini blangko dari pusat blm tersedia, smtr bisa cetauk surat keterangan sbg pengganti KTP-el(disdukcapil) || Dari WAWAN ERNANTO : biaya utk pertama kali uji kir granmax berapa? , Jawaban : Bapak datang aja langsung ke Dinas Perhubungan, Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR), biar lebih jelasnya(dishub) ||



PAGUYUPAN KADES DESAK PEMBANGUNAN PASAR SEGERA DILAKSANAKAN. PDF Print E-mail
Written by kendro humasprotokol   
Wednesday, 12 April 2017 09:47
PAGUYUPAN KADES DESAK PEMBANGUNAN PASAR SEGERA DILAKSANAKAN.

Kota Mungkid, 10/4/2017.Ketua Paguyuban Kepala desa se Kabupaten Magelang, Sungkono menegaskan bahwa seluruh Kepala Desa mendesak serta mendukung agar pembangunan pasar muntilan segera di laksanakan, hal ini didasari dari desakan para kepala desa khususnya desa desa penyanggga yang selama ini memasok segala kebutuhan ke pasar Muntilan” ungkapnya saat pertemuan dengan para Kepala Desa yang berasal dari tujuh Kecamatan sekitar Muntilan, yang bertempat di rumah makan “Joglo Deso” Muntilan.

Para kepala desa yang mendesak agar pasar segera dibangun berasal dari paguyuban kepala desa tujuh Kecamatan antara lain Paguyupan Kades Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Sawangan,Muntilan, Mungkid dan Ngluwar. Namun pada prinsipnya seluruh Kepala Desa di Kabupaten Magelang mendukung “ ujar Sungkono.

Pembangunan pasar Muntilan ini kami harapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas dan menggerakkan roda perekonomian, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang.“ kami sangat mendukung kebijakan bapak Bupati Magelang  yang melaksanakan pembangunan pasar muntilan mengingat pasar ini sudah sangat mendesak untuk dibangun agar dapat bersaing dengan pasar pasar modern. Selain itu keberadaan pasar tradisional berada di tengah kota, sudah selayaknya dibangun yang lebih bagus, bersih dan rapi.” katanya.

Ia menghimbau kepada semua pihak untuk ikut mengawal pembangunan pasar muntilan agar berjalan dengan lancar, Ia beserta paguyuban Kepala Desa se Kabupaten tidak akan tinggal diam jika ada pihak pihak yang berusaha menggagalkan pembangunan ini mengingat pasar muntilan merupakan kepentingan masyarakat Kabupaten Magelang. “ siapapun pemenang lelangnya sepanjang itu sudah sesuai dengan  ketentuan yang berlaku akan kami kawal “ tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sujadi Kades Pakunden,Ngluwar dan Ketul Kades Mangun Suko bahwa selama ini masyarakatnya banyak memasok kebutuhan utamanya sayur di pasar Muntilan, jika pasar tidak segera dibangun maka perekonomian masyarakat akan terganggu. Ia menghimbau agar pemerintah Daerah beserta aparat penegak hukum lebih tegas untuk menindak pihak pihak yang menghambat/ mengganggu pembangunan pasar muntilan.

Selama ini kita memerangi vandalisme di muntilan la ini corat coretan yang tidak bertanggung jawab  dan mengganggu proses pembangunan  yang pelakunya jelas dibiarkan. Ia menuntut agar hukum dapat ditegakkan di muntilan “ ucap Kades Pucung Rejo.

****pr.dok kendro humasprotokol 4/2017 *****

 
Holding BUMN Industri Pertambangan Bersinergi menjadi Perusahaan Kelas Dunia PDF Print E-mail
Written by Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN   
Saturday, 08 April 2017 08:54
Holding BUMN Industri Pertambangan Bersinergi menjadi  Perusahaan Kelas Dunia

Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan terbentuknya Holding BUMN Industri Pertambangan seiring dengan finalisasi sejumlah regulasi pendukungnya.
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan cadangan mineral, serta batubara yang besar, termasuk yang dikelola oleh BUMN Industri Pertambangan.Namun, penguasaan sumber daya dan cadangan oleh perusahaan pelat merah sektor pertambangan masih relatif rendah dibandingkan pemain swasta nasional maupun asing.Pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut.Holding ini juga dipersiapkan menjadi perusahaan kelas dunia.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan sesuai dengan strategi dan arah pembangunan BUMN jangka menengah yang tercantum dalam Roadmap BUMN tahun 2015-2019. 
“Salah satu tujuan BUMN sektor pertambangan adalah menjalankan program hilirisasi dan kandungan lokal, serta menjadikan BUMN sebagai salah satu perusahaan kelas dunia. Sinergi BUMN Industri Pertambangan ini juga akan mengerjakan sejumlah proyek bernilai besar. Pembangunan sejumlah proyek ini mengindikasikan pembiayaan yang jumlahnya besar.Holding BUMN Industri Pertambangan adalah solusi atas besarnya pembiayaan tersebut,” ujar Fajar.
Sementara itu Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro menjelaskan, dari rencana enam holding yang ada, holding sektor pertambangan adalah yang paling siap direalisasikan. “Sejumlah masalah regulasi yang masih ada akan terus digodok dan dan dibahas dalam rapat kementerian.Begitu juga diskusi lebih lanjut tentang payung hukum holdingisasi PP No 72 Tahun 2016,” ujarnya.
Aloysius melanjutkan, proses legalitas Holding BUMN Pertambangan sudah menyelesaikan tahap harmonisasi yang dilakukan oleh  Kementerian Hukum dan HAM.  “Kami terus melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai kalangan dan pemangku kebijakan terkait dengan PP 72 Tahun 2016 sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik,” kata Aloysius.
Terkait dengan sejumlah proyek yang akan digarap sinergi BUMN Industri Pertambangan,  CEO Bukit Asam Arviyan Arifin mengatakan proyek tersebut nantinya akan dijalankan oleh Bukit Asam dan Antam. 
“Untuk meningkatkan kapasitas produksi perseroan yang masih 5 persen dari total produksi nasional menjadi 56 persen, dibutuhkan pengembangan PLTU dengan dana yang besar. Bukit Asam akan meningkatkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x125 megawatt (MW) di Tanjung Enim menjadi 5.000 MW hingga 2026, Sumsel 8 hingga 2x600 MW dan Sumsel 9 dan 10 akan  ditingkatkan menjadi 3.000 MW,” kata Arifin.
Finance Director Inalum Ogi Ahmad Kosasih menambahkan, pengembangan secara vertikal ke hulu untuk membangun Smelter Grade Alumina (SGA) akan dilakukan bersama Antam. “Saat ini, Inalum masih mengimpor alumina. Hasil produk SGA itu nantinya akan diserap (offtake) oleh Inalum. Inalum juga bekerja sama dengan Pertamina dan investor lain dalam membangun Calcine Plant untuk peleburan alumina. Sementara itu, di hilir kita bangun aluminium palate dan aluminium alloys yang akan selesai pada Mei 2017. Semua proyek ditargetkan selesai sebelum 2020,” jelas Ogi.
CEO Antam Teddy Badrujaman menyebutkan, pihaknya berencana memproduksi emas murni yang berbahan baku bullion. Antam juga akan membangun SGA dan Chemical Grade Alumina (CGA). Sejauh ini, jelas Teddy, CGA sudah selesai sedangkan SGA rencananya akan dibangun di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Antam juga berencana membangun lagi pabrik ferronickel di Halmahera Timur dengan kapasitas 13.500 ton ferronickel. **Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN
 
ATASI KEKERINGAN BANGUN BENDUNG IRIGASI. PDF Print E-mail
Written by kendro humasprotokol   
Saturday, 08 April 2017 07:50
ATASI KEKERINGAN BANGUN BENDUNG IRIGASI.


Kota Mungkid, 30/3/2017. Dalam rangka menanggulangi kekurangan air pada musim kemarau, serta bertujuan untuk mengairi sawah di Desa Seloboro dan sekitarnya Pemerintah Kabupaten Magelang membangun prasarana  peningkatan Bendung dan Saluran Irigasi D.I.Krapyak I  Seloboro Kecamatan Salam  yang menelan dana sebesar Rp. 2.509.447.000,- (dua milyar lima ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).yang pagi ini diresmikan oleh Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP, bersamaan dengan peresmian proyek proyek infrastruktur di Kecamatan Salam.

Bendung Krapyak I dengan lebar bendung 35 meter, tinggi puncak mercu bendung 5 meter, tinggi sayap bendung 7,30 meter, dan debit intake 544 liter/detik, peningkatan bendung ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi jaringan irigasi yang rusak akibat bencana lahar banjir merapi pada tahun 2010, dan menanggulangi kekurangan air pada musim kemarau, serta bertujuan untuk mengairi sawah seluas 73 Hektar yang berada di wilayah Kecamatan Salam.

Saya mengharapkan dengan ditingkatkannya Bendung dan Saluran Irigasi D.I Krapyak I ini akan mampu meningkatkan produksi pertanian, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di sekitarnya, serta dalam jangka panjang akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi penduduk Kabupaten Magelang” harap Bupati.

Sedangkan keseluruhan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik yang akan di resmikan di Kecamatan Salam pada hari ini senilai Rp. 6.408.747.000,- (enam milyar empat ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016.

Pembangunan fasilitas infrastruktur dan sarana prasarana publik seperti peningkatan bendung dan saluran irigasi, peningkatan ruas jalan, rehabilitasi pengaman jalan dan saluran ruas jalan, serta peningkatan jalan merupakan Prioritas ke 4 (empat) dari 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang. Hal ini sejalan dengan bunyi Misi ke 3 Pemerintah Kabupaten Magelang yang termuat dalam RPJMD 2014-2019, yaitu Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pada kesempatan tersebut Bupati Magelang juga berjaji akan segera memperbaiki infrastruktur jalan seloboro- salamsari yang rusak dalam tahun ini sehingga  akses lalu lintas menjadi lancar.

Oleh karena itu Bupati mengajak  kepada seluruh warga masyarakat di Kecamatan Salam untuk mempergunakan seluruh fasilitas infrastruktur dan sarana prasarana publik ini dengan penuh tanggung jawab.serta mengajak menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan dan toleransi yang selama ini telah terbina demi kepentingan bersama.

****pr.dok kendro humasprotokol 3/2017 ****
Last Updated on Saturday, 08 April 2017 08:44
 
VMS PERKUAT PENGAWASAN ILLEGAL FISHING PDF Print E-mail
Written by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI   
Friday, 31 March 2017 10:43
VMS PERKUAT PENGAWASAN ILLEGAL FISHING

JAKARTA (29/3). Penangkapan ikan secara ilegal atau Illegal fishing merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh  banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Illegal fishing menyebabkan banyak kerugian baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengatasi permasalahan illegal fishing. Salah satunya adalah dengan diperkuat oleh perangkat  teknologi canggih yang dikenal denganVessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). 
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan VMS merupakan salah satu sistem pengawasan kapal perikanan yang dimiliki pemerintah saat ini, untuk memantau pergerakan dan aktifitas kapal perikanan berbasis satelit. “Pergerakan kapal perikanan yang telah terpasang alat VMS akan dimonitor secara terus menerus, sehingga akan terdeteksi apabila ada pelanggaran penangkapan yang tidak sesuai ijin,” ungkapnya. 
Penggunaan VMS juga merupakan bentuk komitmen Indonesia memenuhi ketentuan internasional, regional, maupun nasional dalam hal konservasi dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2003, VMS telah diterapkan dengan memasang alat pemancar atau transmiter pada kapal-kapal perikanan berukuran di atas 30 GT. Selain untuk mengetahui pergerakan kapal-kapal perikanan, VMS juga memastikan kepatuhan (compliance) kapal perikanan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Untuk itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan disebutkan bahwa setiap kapal perikanan berukuran lebih dari 30 GT yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan PerikananNegara Republik Indonesia (WPPNRI) dan di laut lepas wajib memasang transmiter VMS. Hal ini sangat penting diterapkan untuk mendukung terwujudnya kelestarian sumber daya perikanan, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. 
Penyelenggaraan VMS di Indonesia melibatkan 3 (tiga) pihak, yakni pemerintah, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan(Ditjen PSDKP) KKP, sebagai penyelenggara dan hanya menyediakan sistem saja, dan tidak menyediakan transmiter dan layanan jasa satelit, Pelaku Usaha/Pemilik kapal perikanan, selaku Pengguna, dan Penyedia, yaitu perusahaan yang menyediakan transmiter VMS dan layanan jasa satelit. Transaksi pembelian transmiter VMS dan pembayaran jasa layanan satelit berupa airtime dilakukan langsung antara pihak Pengguna dengan pihak Penyedia. Pihak Pengguna dapat memilih Penyedia sesuai dengan keinginannya. Penyelenggara hanya merekomendasikan para Penyedia yang dapat dipilih, yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk melayani penyediaan tansmiter VMS dan pembayaran airtime. 
Adapun pemasangan transmiter VMS dilakukan olehPenyedia atau Pengguna, karena secara teknis relatif mudah dilakukan. Pengawas Perikanan akan menerbitkan Surat Keterangan Pemasangan Transmiter (SKAT) VMS, bagi kapal-kapal perikanan yang telah memasang/dipasang transmiter VMS. 
Selain itu, VMS juga bermanfaat bagi perusahaan perikanan/pemilik kapal. Diantaranya untuk mengetahui posisi, pergerakan dan aktivitas armada kapal perikanan, meningkatkan efisiensi dalam melakukan usaha penangkapan ikan, menjaminkelangsungan usaha penangkapan ikan yang kondusif, serta penyelamatan (save andrescue) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.
Untuk itu, perusahaan perikanan/pemilik kapal  berhak memperoleh layanan akses pemantauan kapal perikanan miliknya dan/atau yang menjadi tanggungjawabnya melalui laman website VMS atau melalui pesan singkat. Selain itu, pengguna VMS juga berhak memperoleh informasi atas keberadaan kapal perikanan miliknya. Melalui akses yang diperoleh pengguna VMS dapat mengetahui keberadaan lokasi kapal pada saat keadaan force majeure,  mengetahui perilaku curang nakhoda dengan menjual ikan dilaut tanpa diketahui pemiliknya,dan pemilik kapal dapat mengingatkan nakhoda apabila melakukan pelanggaran. 
Data yang dihasilkan dari VMS juga dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengawasan yang dilakukan oleh stakeholder, diantaranya Regional Fisheries Management Organization (RFMO), Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, Kepolisian RI (Polair), dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Ke depan, KKP akan terus berupaya memperkuat sistem pemantauan baik melalui teknologi informasi maupun bersinergi dengan instansi terkait lainnya, guna mendukung pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.**Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
 
SIARAN PERS SEGERA HARGA BBM BERSUBSIDI TIDAK NAIK PDF Print E-mail
Written by Dinas Komunikasi dan Informatika   
Saturday, 07 January 2017 09:22
Jakarta (06/01/2017) - Menteri ESDM Ignasius Jonan memastikan tidak ada kenaikan harga BBM. Pemerintah TIDAK MENAIKKAN harga BBM bersubsidi yang meliputi Solar dan Minyak Tanah, Premium Ron 88. Pemerintah baru akan mengkaji harga BBM Bersubsidi pada akhir Maret 2017. Meski saat ini terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia yang berada pada kisaran di atas 50 dollar AS per barrel, Pemerintah sangat mengerti kondisi masyarakat Indonesia yang sedang mengalami penurunan daya beli, sehingga pemerintah berupaya untuk menahan kenaikan harga BBM.


Kenaikan BBM dilakukan dengan kajian yang komprehensif. Mengacu Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.
Pemerintah menetapkan batas harga tertinggi dan terendah dalam memutuskan kenaikan harga BBM. Harga terendah ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling rendah 5% dari harga dasar. Harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan margin paling tinggi 10% dari harga dasar.
Adapun harga BBM Non Subsidi seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertalite dan Pertamina Dex, ditetapkan sesuai mekanisme pasar sehingga fluktuatif bisa naik dan bisa turun. Meski begitu, Pemerintah memastikan BBM Non Subsidi tetap terjangkau sekaligus tetap kompetitif, pemerintah juga menetapkan batas harga tertinggi dan terendah. (fanyrachma)
Last Updated on Saturday, 07 January 2017 10:20
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>

Page 1 of 19