Indonesia Berambisi Jadi Negara Ekonomi Digital Terbesar di Asia Tenggara PDF Print E-mail
Written by Bakohumas RI   
Saturday, 02 January 2016 09:43
JAKARTA - Pemerintah Indonesia berambisi untuk menjadi negara terbesar di Asia Tenggara di bidang ekonomi digital. Pemerintah menjadikan sektor ini sebagai salah satu kontributor utama dalam perekonomian nasional pada tahun 2020 mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan program untuk menciptakan 1000 teknopreneur atau wirausaha yang berbasis teknologi, hingga tahun 2020. Untuk itulah Menkominfo Rudiantara secara khusus meminta bantuan kepada pendiri Google Sergey Brin. Keduanya melakukan pertemuan khusus di kantor kementerian di Jakarta.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo dan Rudiantara ke markas Google di Silicon Valey, Amerika Serikat pada bulan Oktober 2015 lalu. Selain program 1000 teknopreneur, Rudiantara juga menjelaskan tentang peta jalan (road map) perdagangan elektronik atau e-dagang yang saat ini juga tengah berkembang sangat pesat di Indonesia. Menteri yang akrab disapa Chief RA itu menargetkan kontribusi e-dagang bisa menyentuh angka 130 miliar dollar AS pada tahun 2020. Road map ini nantinya akan dijadikan rujukan buat kementerian dan lembaga terkait.

Menanggapi paparan dari Menteri Rudiantara, Sergey Brin mengatakan pihaknya sangat mendukung semua program teknologi digital dari pemerintah Indonesia. Untuk itu ia akan menambah target program pengembangan teknopreneur di Indonesia sehingga membantu terciptanya 1000 startup yang berkualitas dan kompetitif. Khusus untuk teknopreneur Indonesia yang sudah berhasil saat ini, termasuk aplikasi terkait transportasi tengah jadi buah bibir seperti Go-Jek, Brin sangat mengapresiasi hal tersebut dan malah mendorong mereka untuk membawa aplikasinya ke tingkat global.

Dalam kesempatan itu, Rudiantara juga meminta Google untuk membantu Indonesia, tidak hanya dari sisi aplikasi dan network, namun juga dari sisi device atau peralatan komunikasinya. Rudiantara ingin agar masyarakat Indonesia bisa membeli handset smartphone yang sangat murah, salah satunya dengan memanfaatkan platform android one buatan google. Google sendiri sangat antusias memberikan bantuan kepada Indonesia agar bisa menciptakan smartphone murah, yang tentunya jadi
awal bagi terciptanya generasi yang melek teknologi digital.

Selain soal ekonomi digital, keduanya juga membicarakan perkembangan soal Google Loon Project atau Balon Google. Kominfo membeberkan beberapa hal terkait aspek teknis yang diperlukan temasuk kebutuhan spektrum frekuensi untuk backhaul. Program ini jadi salah satu fokus Kominfo karena dianggap bisa memberikan solusi akses komunikasi atau internet kepada wilayah rural.

Senada dengan Rudiantara, Sergey Brin juga mengatakan bahwa Balon Google akan sangat cocok buat Indonesia karena kondisi geografisnya yang terdiri dari ribuan pulau. Loon, kata Brin, bisa menjangkau luas area permukaan dengan diameter mencapai 80 km. Kominfo memastikan proyek Google Loon ini akan diujicobakan selama tahun 2016, bekerjasama dengan tiga operator terbesar Indonesia di pita frekuensi 900 MHz yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata.

Kominfo sudah mengidentifikasi beberapa lokasi di daerah rural untuk disediakan solusi layanan 4G Broadband menggunakan solusi Google Loon ini. Nantinya daerah-daerah pedesaan terpencil, perbatasan, maupun wilayah pantai, pulau-pulau dan kawasan laut, akan dijadikan target khusus penyebaran Google Loon ini. Dengan Google Loon masyarakat di daerah tersebut bisa mendapatkan konektivitas broadband 4G yang memadai dan terjangkau. Google Loon adalah solusi karena jika memakai metode konvensional memakai tower terrestrial, hal tersebut sulit
dilaksanakan karena tidak mungkin memasang tower di laut.

Handset 4G yang digunakan adalah handset yang sudah ada di pasaran. Google menegaskan akan mendukung penuh proyek Google Loon ini seraya memastikan bahwa mereka tidak akan pernah dan memang tidak ingin menjadi operator baru di Indonesia. Brin mengatakan bahwa Google hanya sebagai penyedia teknologi tower dan BTS di angkasa tersebut.

Selain itu, dibahas juga soal Google Fiber Project. Rudiantara mengatakan bahwa Indonesia akan serius menata Fixed Broadband pada tahun 2016. Kominfo telah mempelajari inisiatif Google Fiber di mana terjadi kerjasama yang sangat baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah di Amerika Serikat dan penyelenggara TIK termasuk Google.

Kerjasama itu dibangun atas dasar prinsip-prinsip open access, non discriminatory, partisipasi semua stakeholder, kemudahan "right of ways" serta manfaat layanan Fixed Broadband bagi masyarakat setempat.

Kominfo ingin mempelajari model kerjasama seperti Google Fiber tersebut untuk dapat dijadikan salah satu referensi percepatan pembangunan Fixed Broadband
di Indonesia.
Hastag #KerjaKominfo
Info lanjut : Tim PIKP-Kemenkominfo. Telp (021) 3857974, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it twitter @GPRIndonesia
Last Updated on Saturday, 02 January 2016 09:52
 
Bank BAPAS 69 Kembali Torehkan Prestasi. PDF Print E-mail
Written by Bag Humas dan Protokol   
Thursday, 31 December 2015 08:19
Kota Mungkid, 23/12/2015. Bank Bapas 69 Bank milik Pemerintah Kabupaten Magelang kembali menorehkan prestasinya dengan meraih prestasi terbaik sebagai *The Best BPR of The Years 2015* dalam ajang  Anugerah BPR Indonesia 2015 yang di laksanakan oleh Institut Perbanas bersama Majalah Economic Review Jakarta.

Pada kesempatan yang samaDirektur Utama Bank Bapas 69 H. Fran Suharmaji,SE,MM juga dinobatkan sebagai The Best CEO BPR Of The Years 2015, yang ditandai dengan penyerahan trophy oleh Roberto Akyuwen senior Analisis Eksekutif Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) pusat di Jakarta.Sebelumnya Bank Bapas 69 juga baru saja menyabet gelar prestisius sebagai BPR terbaik peringkat 1 se-Indonesia dari majalah Infobank Jakarta.

Keberhasilan management Bank Bapas 69 dalam mengelola operasional Bank serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Magelang mampu menjadikan Bank Bapas 69 sebagai BPR milik Pemda terbesar dan terbaik saat ini.

Oleh karena itu Bank Bapas 69 telah berhasil membukukan total aset sebesar Rp. 653,5 milyar, dan berhasil menggali dana dari masyarakat hingga mencapai Rp. 513,8 milyar , dengan total kredit yang telah disalurkan  kepada masyarakat khususnya para pelaku UMKM saat ini sebesar Rp. 552,4 milyar, dengan rasio NPL sebesar 0,56%.

Diakui oleh Fran Suharmaji SE,MM, Dirut Bank Bapas 69, bahwa rangkaian prestasi gemilang yang telah diraih di penghujung 2015 ini bukan semata buah dari kerja keras dan kesungguhan BPR yang dipimpinya, namun ini juga merupakan bukti kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap Bank Bapas 69.” Kami merasa bahwa prestasi ini bukan milik kami, tapi milik seluruh masyarakat Kabupaten Magelang yang telah memberikan kepercayaan kepada kami “ katanya.

Dukungan masyarakat Kabupaten Magelang yang sangat besar tersebut merupakan ujung tombak yang selama ini mampu membesarkan  Bank Bapas 69,yang menjadi
mitra utama masyarakat khususnya para pelaku usaha UMKM dalam memenuhi kebutuhan keuangan.

“ kami sangat consern pada upaya pemberdayaan potensi masyarakat di pedeesaan, baik untuk tabungan maupun kredit.Bisa dibuktikan, betapa gairah dan kepercayaan masyarakat Magelang untuk menabung di tabungan utama Bank Bapas dari tahun ke tahun meningkat pesat, demikian juga dengan kerjasama kemitraan dengan pelaku UMKM kami memang menjadi *bapak asuh *bagi pelaku UMKM “ tegasnya.



*****pr.dok kendro humasprotokol 2015 *****
 
1000 UMKM Digembleng Mbah MO, PDF Print E-mail
Written by Bagian Humas dan Protokol   
Tuesday, 15 December 2015 09:00
Kota Mungkid, 14/12/2015. Dalam rangka mewujutkan magelang sejuta UMKM Bank Bapas 69 mengadakan pelatihan dan motifasi kepada 1000 pelaku UMKM di Kabupaten Magelang dengan motifator “mbah mo “ dari Jogjakarta bertempat di ruang pertemuan kantor pusat Bank Bapas 69 Mertoyudan.

Bupati Magelang dalam sambutanya mengatakan kondisi makro perekonomian di Indonesia saat ini belum menggembirakan utamanya akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang masih berkisar 13 ribuan hal ini sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Oleh karena itu kami mengajak kepada masyarakat untuk tetap berfikir positi dan cerdas dalam mensikapi situasi dan kondisi yang berkembang.

Kami berharap keberadaan UMKM di Kab Magelang dengan segala dinamikanya dapat tumbuh semakin kuat dan sehat dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan efisiensi usaha memperkuat sturktur industri, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta memberikan kontribusi bagi pembentukan produk Domestik Bruto  dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Peran bank lokal dalam pemberdayaan UMKM amat penting karena memiliki kedekatan geografis maupun kedekatan emeosionaldengan pelaku, oleh karena itu citra Bank Bapas sebagai penggerak UMKM  agar terus dipertahankan dan ditingkatkan  guna menuju Kabupaten Magelang sejuta UMKM.

Kedatangan MEA tidak dapat ditolak, untuk itu jangan sampai kita hanya menjadi penonton di rumah sendiri karena bukan tidak mungkin negara kita akan dibanjiri oleh tenaga kerja asing.

Menurut Frans Suharmajdi, Dirut Bank Bapas 69, kegiatan motifasi terhadap 1000 UMKM diselenggarakan secara bertahap dengan peserta 200 orang setiap tahapnya dengan tujuan agar gairah keberadaan UMKM bangkit kembali.

“ ini wujut pemberdayaan dari kami( Bank Bapas 69) kepada masyarakat , niat baik kami tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan “ jelas Frans Suharmaji.

Mbah Mo, selaku motifator mengatakan bahwa sebahgai pelaku UMKM kita harus ulet sabar, pantang menyerah serta harus memiliki inovasi inovasi sehingga dapat mengikuti selera pasar.

Pemilik gerai Bakmi “ Dua Jaman Mbah Mo Grup “yang memiliki tidak kurang dari 30 cabang di seluruh Indonesia ini menuturkan bahwa di indonesia pengusahanya
masih sangat kurang, karena suatu negara akan maju apabila banyak pengusahanya.

Agar usaha kita eksis harus  terus berinovasi sehingga produk kita tidak “ketinggalan jaman” serta dapat mengikuti selera masyarakat.

****pr.dok kendro humasprotokol 12/2015***


Ket Foto : Bupati menyerahkan doorprice kepada peserta yg datang pertama
kali.

  - Mbahmo memberikan motifasi.
Last Updated on Tuesday, 15 December 2015 14:23
 
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VII PDF Print E-mail
Written by Bagian Humas dan Protokol   
Saturday, 12 December 2015 07:28


Membuka Akses Pembiayaan MasyarakatMelalui Percepatan Sertifikasi Tanah :

Pemerintah telah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap VIIdi Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurut Menteri Koordinator BidangPerekonomian Darmin Nasution, ada tiga hal yang menjadi fokus utama dalampaket kebijakan kali ini. Ketiga hal itu terkait insentif pajak kepada industri padatkarya, kemudahan bagi industri tertentu yang mempekerjakan karyawan dalamjumlah besar, dan percepatan penerbitan sertifikat tanah.

“Kami ingin masyarakat dapat lebih mudah mengurus sertifikat tanah, dengan demikian dapat mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya,” kata Darmin Nasution.

Saat ini, jumlah bidang tanah di Indonesia –di luar kawasan hutan—mencapai 90.663.503 bidang, di mana yang telah bersertifikat baru mencapai35.789.766 bidang atau sekitar 40%. Sisanya sebanyak 60% belum bersertifikat.

Masih terbatasnya tanah yang bersertifikat ini menghambat akses pembiayaan masyarakat dalam pengembangan usaha, terutama usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan kebijakan baru ini, diharapkan para pengusaha kecil, sepertiPedagang Kaki Lima (PKL) dapat mensertifikatkan tanahnya, walaupun denganluas lahan terbatas. Dengan memiliki sertifikat ini, maka mereka memilikikemampuan lebih besar untuk mengakses pembiayaan sehingga modal untukusaha mereka menjadi lebih besar.

Dalam kebijakan ini, pemerintah akan membuka outlet pelayanan untuk mendekatkan tempat pelayanan pertanahan dengan pemukiman masyarakat. Bahkan di beberapa daerah ada tempat pelayanan khusus, seperti pelayanan Sabtu-Minggu di area car free day di Bandung atau di pasar tradisional di Pandeglang. Pemerintah juga membebaskan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dikeluarkan Kementerian Sosial dari biaya pengurusan sertifikat tanahnya.



Insentif bagi industri padat karya :

Hal menarik lainnya dari paket kebijakan kali ini adalah keringanan pajak penghasilan (PPh21) bagi pegawai yang bekerja pada industri padat karya selama jangka waktu dua tahun, dan dapat diperpanjang melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.

Keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah ini dalam rangka mengantisipasi lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat perlambatanekonomi global maupun nasional.Wajib pajak yang dapat mengajukan permohonan untuk mendapat insentifadalah wajib pajak badan yang melakukan pembukuan. Adapun persyaratanwajib pajak badan yang dapat mengajukan keringanan PPh21 adalah:

a. Pengguna tenaga kerja Indonesia paling sedikit 5,000 orang.
b. Menyampaikan daftar pegawai yang akan diberikan keringanan PPh 21
c. Hasil produksi yang diekspor minimal 50% (berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya).

Selain keringanan PPh21, ada juga insentif pajak dalam rangka mendorong pertumbuhan industri padat karya, khususnya industri alas kaki dan garmen. Dengan adanya insentif ini, diharapkan dapat mendorong investasi sehingga sektor ini dapat meningkat untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. (Kemenko Perekonomian)
Last Updated on Saturday, 12 December 2015 07:39
 
Setahun Pemerintahan Jokowi-JK (Investasi dan Paket Kebijakan Ekonomi, Kuatkan Ekonomi Nasional ) PDF Print E-mail
Written by Humas Kementerian Kominfo   
Wednesday, 21 October 2015 10:34

Jakarta, 20 Oktober 2015, Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa sektor. Dengan sistem PTSP ini beberapa perizinan dipangkas waktu pengurusannya sehingga lebih efisien dan efektif.
Sektor Pertanian misalnya, jika sebelumnya 20 perizinan membutuhkan 751 hari pengurusan, kini dipangkas menjadi 12 izin dengan waktu hanya 182 hari pengurusan. Kemudian sektor perindustrian, dari yang 19 izin butuh 672 hari menjadi 11 perizinan 152 hari. Begitu pula di sektor pariwisata yang sebelumnya 17 izin 661 hari, dipangkas menjadi 11 izin dengan hanya 188 hari pengurusan.



Sektor kelistrikan, dari yang sebelumnya ada 49 izin dengan waktu 923 hari, dipangkas menjadi 25 izin dengan hanya membutuhkan waktu 256 hari pengurusannya.
Upaya penguatan fondasi perekonomian nasional juga menunjukkan hasil. Terbitnya paket-paket kebijakan ekonomi perlahan namun pasti mampu memperkokoh kondisi ekonomi Indonesia saat ii.


Paket kebijakan pertama misalnya, mampu mengembangkan ekonomi makro lebih kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, serta melindungi masyarakat berpendapatan rendah disamping mampu menggerakkan ekonomi pedesaan. Kemudian paket kebijakan ekonomi kedua. Paket ini oleh sebagian besar kalangan bahkan dianggap lebih aplikasi dan menyentuh langsung ke masyarakat. Ambil contoh keringanan pajak, kemudahan perizinan investasi, serta penurunan pajak deposito. Pada paket kebijakan ekonomi ketiga, lebih nyata lagi karena pemerintah langsung mengeksekusi beberapa hal seperti penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), peringanan tarif listrik industri, serta perluasan Kredit Usaha Rayat (KUR).

Sementara Paket Kebijakan Ekonomi keempat ada tiga hal pokok yang menjadi fokus pemerintah, yaitu perbaikan sistem pengupahan, tindak lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ekspor serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). “Paket keempat adalah keinginan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar dunia usaha dan investor diberikan kemudahan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta beberapa waktu lalu Semakin nyata karena dengan gelontoran paket-paket kebijakan ekonomi ini, nilai tukar Rupiah terus mengalami penguatan terhadap Dolar Amerika. Di sektor tenaga kerja,  setahun masa pemerintahan Jokowi – JK terjadi peningkatan dari sisi penyerapan. Tengok pada semester pertama tahun 2014, ada 611 ribu tenaga kerja terserap di beberapa lapangan pekerjaan, naik 12,31% pada periode yang sama tahun 2015 menjadi 685 ribu. Begitu pula investasi yang juga mengalami kenaikan 16,56% dari semester I 2014 sebesar 22,8 triliun, menjadi Rp259,7 triliun pada periode yang sama tahun 2015.

Realisasi investasi di luar pulau Jawa pun naik 25% jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. “Semua ini untuk memberi sinyal positif kepada masyarakat dan investor bahwa Indonesia bersahabat dengan siapapun yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia," kata Sekretaris Kabinet Pramono.(Tim PKP-Kominfo)

Info  lebih lanjut : Sekretarian Bakohumas Telp (021) 3841972
email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it atau This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Twitter @bakohumas dan @GPRIndonesia
Last Updated on Wednesday, 21 October 2015 10:41
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>

Page 1 of 15
?>