Pemerintah Kabupaten Magelang Akan Bangun Pasar Muntilan. PDF Print E-mail
Written by Bag.Humas dan Protokol   
Saturday, 25 April 2015 12:47
Kota Mungkid, 22/4/2015.Dalam rangka untuk lebih menciptakan pasar Tradisional yang bersih serta representatif bernuansa modern, Pemerintah Kabupaten Magelang akan melakukan pemugaran pasar Tradisional Muntilan menjadi tiga lantai, yaitu lantai I ( Basement) untuk parkir , lantai II untuk dagangan basah dan lantai III untuk dagangan kering.dengan menelan biaya mencapai 95 milyar " kata Drs.Endra Endah Wacana Asisten Umum mewakili Bupati Magelang dalam sosialisasi pembangunan pasar Muntilan bertempat di  Etalase Potensi Desa,Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan.
Last Updated on Saturday, 25 April 2015 13:01
Selengkapnya...
 
Bank Indonesia Bantu Peternak Sapi Perah PDF Print E-mail
Written by Bag.Humas dan Protokol   
Wednesday, 15 April 2015 07:32
Kota Mungkid,14/4/2015. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kesejahteraan  serta memberdayakan masyarakat petani utamanya kelompok peternak sapi perah, Bank Indonesia lewat CSR Nya  akan memberikan bantuan berupa pendampingan kelembagaan, peningkatan  kapasitas SDM, serta bantuan pemasaran produk, hal ini disampaiakan oleh DR.Iskandar Simorangkir, Direktur Eksekutif Kantor perwakilan  BI Jawa Tengah pada audiensi dengan Bupati Magelang bertempat di ruang rapat Bupati Magelang.
Last Updated on Wednesday, 15 April 2015 08:50
Selengkapnya...
 
Dua Nasabah Menangi Hadiah Utama Undian Bank BAPAS PDF Print E-mail
Written by Bagian Humas dan Protokol   
Tuesday, 17 March 2015 09:58
Kota Mungkid, 15/3/2015. Dua orang nasabah Bank Bapas 69 masing masing atas nama Muntanah nasabah kantor kas Borobudur dan Muhamad Nurul Hidayat nasabah kantor kas Tempuran memenangkan undian hadiah  utama tabungan Bank Bapas dengan hadiah 2 unuit mobil Daihatsu Ayla pada pengundian periode I tahun 2015 bertempat di lapangan Desa Grabag.
Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 13:07
Selengkapnya...
 
TARGET PENURUNAN KEMISKINAN DI KAB MAGELANG TERCAPAI. PDF Print E-mail
Written by Bag.Humas dan Protokol   
Wednesday, 31 December 2014 14:14
Kota Mungkid, 30/12/2014. Capaian penurunan kemiskinan di Kabupaten Magelang pada tahun 2013 sebesar 13,96 %. Telah melampaui target  , karena target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2009-2014 , dari target pengurangan kemiskinan sebesar 11 – 13 %.

Target dimaksud dapat dicapai melalui berbagai cara. Salah satu yang dilakukan adalah melalui Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan  masing-masing SKPD mendorong penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD ke arah kegiatan yang memihak pada masyarakat miskin (pro poor).kata Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP dalam Sambutanya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Magelang dalam pembukaan sosialisasi program raskin bertempat di ruang Bina Karya Kabupaten Magelang.

Menurut Bupati  Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2008 tentang  Penanggulangan Kemiskinan      di    Kabupaten Magelang,  yang mengamanatkan pembiayaan program/kegiatan Penanggulangan Kemiskinan minimal sebesar 2,5 % dari total APBD setelah dikurangi gaji. Guna memenuhi amanat tersebut maka  pada tahun 2014 ini telah dianggarkan Rp 21.1  milyar atau sebesar kurang lebih  2,5 %, sesuai dengan amanat Perda No. 5 Tahun 2008. Di tahun sebelumnya yaitu 2013 dianggarkan 16,9 M atau sebesar 2,6% atau lebih 0.1% dari amanat Perda No.5 Tahun 2008.

salah satu program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang adalah Raskin. Program tersebut sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal, dengan tujuan utama mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran, melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, atau sebesar 15 kg/rts/bulan dengan harga Rp.1.600,-/kg.

Penetapan Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin pada tahun 2015 di Kabupaten Magelang adalah berkurangnya beban pengeluaran bagi 90.150 RTS yang terdapat di dalam daftar basis data terpadu hasil pengolahan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di 372 Desa/Kelurahan 21 Kecamatan.

Dra. , Siti Zumaroh,MM Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Magelang mengatakan bahwa[U1] Program penanggulangan kemiskinan, raskin bukanlah sarana untuk pengentasan kemiskinan. Namun merupakan program bantuan bagi rumah tangga sasaran agar mereka bisa bertahan hidup, yang membutuhkan kepedulian kita bersama sehingga program raskin benar-benar dapat sampai pada sasaran dan tujuannya.Meskipun masih terdapat beberapa catatan serta perlu perbaikan kedepanya ,Pada tahun 2014, Kabupaten Magelang telah berhasil 100% menyalurkan raskin.



******pr.dok kendro humasprotokol 12/2014.******

Last Updated on Monday, 29 June 2015 08:10
 
PEMKAB MILIKI ASET 1,96 TRILYUN. PDF Print E-mail
Written by Bag Humas dan Protokol   
Saturday, 18 October 2014 07:30
Kota Mungkid, 16/10/2014. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang saat ini masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), penilaian BPK itu muncul karena Pemerintah Kabupaten Magelang masih memiliki aset tetap yang nilainya pada neraca sampai dengan akhir tahun 2013 sebesar 1.968.838.102.587 ( satu trilyun Sembilan ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah ) dan belum dapat diyakini kewajaranya karena belum bisa menyajikan rincian barang senilai tersebut diatas.

Oleh karena sebagai wujut keseriusan pengelolaan Aset ,  pagi ini ( 16/10) Bupati Magelang mencanangkan komitmen Kepala SKPD atas tertib administrasi Barang Milik Daerah dilakukan Penandatanganan kontrak Kesepakatan Pembenahan Pengelolaan Barang Daerah (BMD) antara Kepala SKPD dengan Bupati Magelang serta Penandatanganan Kesepakatan bersama Action Plan Perbaikan Kualitas  atas LKPD Pemerintah Kabupaten Magelang antara Bupati dengan Perwakilan BPKP DIY.

Menurut Bupati Aset Pemerintah Daerah tersebut diatas sebagian besar berada pada Dinas Pekerjaan umum sebesar sebesar 867 milyar, Dinas Pendidikan Pemida dan Olahraga sebesar 639 milyar, Dinkes 104 milyar dan sisanya 350 milyar tersebar pada 50 SKPD.

Sedangkan menurut rincian kelompok barang dari nilai aset tetap sebesar 1,96 trilyun ini terdiri atas Tanah senilai 555 milyar, Alat mesin 245 milyar, Gedung Bangunan 587 milyar, Jalan irigasi jaringan 510 milyar dan aset tetap lainya 34 milyar serta Konstruksi dalam rumah tangga senilai 32 milyar.

" apa yang kita lakukan pagi ini adalah dalam rangka perbaikan kualitas kinerja menuju yang lebih baik, banyak aset kita yang kalau tidak kita infentarisir dengan baik bisa hilang atau pindah ke tangan orang lain. Pagi ini kita mendapatkan spirit dan motifasi yang luar biasa dari BPKP " tegasnya.

Kegiatan Pembenahan Pengelolaan  barang milik daerah sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Magelang, selain akan tercipta tertib administrasi ,juga tahun mendatang menargetkan untuk mendapatkan peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP)

Sementara Titut Ratih Kusumo Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan DIY mengatakan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan  raport terbaik, dan hampir semua Pemerintah Daerah  yang belum memperoleh WTP dikarenakan masalah Aset Daerah.

Oleh karena itu ia mengajak agar Pemerintah Daerah secara serius memberikan perhatian lebih terhadap aset sehingga didalam audit BPK nanti tidak muncul lagi masalah aset ini.

" kegiatan seperti hari ini merupakan sesuatu yang baru dan istimewa, dengan  komitmen penandatanganan kontrak  merupakan keseriusan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Aset milik Daerah, kami akan support " katanya.

Drs.Djoko Djahjono set DaeMM, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuanagan dan Aset Daerah mengatakan bahwa saat ini klarifikasi data mencapai nilai aset 1,7 trilyun dari 1,9 trilyun aset daerah per 31 Desember 2013, namun demikian masih diperlukan pencocokan  antara catatan hasil klarifikasi data dengan keadaan riil di SKPD dengan tujuan diperoleh keadaan catatan yang sesuai dengan keadaan barang di SKPD.

Dalam rangka membenahi asaet daerah,  ia melakukan kerjasama dengan BPKP perwakilan DIY  dalam rangka mendampingi proses penyusunan laporan mutasi aset Daerah tahun 2014.

Karena itu untuk mempercepat  penyelesaian inventarisasi di, SKPD pada hari ini dilaksanakan Pencanangan Komitmen, dengan harapan Laporan aset daerah yang akuntabel dapat segera terwujut.

 

*****pr.dok kendro humasprotokol  10/2014****
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>

Page 1 of 12
?>