PEDAGANG DAGING DI KABUPATEN MAGELANG DISERTIFIKASI PDF Print E-mail
Written by Kendro-Humas Protokol   
Saturday, 28 May 2016 15:28
Kota Mungkid, 25/5/2016. Dalam rangka meningkatkan penyediaan daging yang aman dan layak konsumsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang akan memberikan Strategi penjaminan penyediaan daging Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) di Pasar Tradisional Kabupaten Magelang akan melakukan pemberian sertifikasi kepada pedagang daging di pasar tradisional serta program fasilitasi kios daging pasar tradisional secara bertahap dan berkelanjutan.

Menurut Ir. Sri Hartini Kepala Dispeterikan Kabupaten Magelang mengatakan ada 288 pedagang daging baik ayam maupun sapi yang  tersebar di pasar tradisional se wilayah Kabupaten Magelang.Untuk tahap awal akan dilakukan di pasar Tradisional Grabag dan Salaman sebagai bentuk penjaminan peredaran Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH) khusnya di wilayah Kabupaten Magelang.

“nantinya semua kios daging akan kita pasangi sertifikat  dengan logo halal dari MUI dan Dinkes sebagai jaminan  bahwa daging yang dijual di kios  ini sudah melalui proses pengawasan serta penyembelihan dengan baik dan ASUH” jelas Sri Hartini.

Launching kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Juni mendatang oleh Bupati Magelang Zaenal Arifin,SIP, Hal ini  guna meyakinkan pada masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang sangat serius dalam menjamin peredaran Bahan Pangan Asal Hewan khususnya daging yang Aman Sehat Utuh dan Halal.

Perlu disadari bahwa untuk dapat mewujudkan penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) di pasar tradisional pada kenyataannya relatif berat mengingat permasalahan yang dihadapi tidak sekedar masalah teknis tetapi juga masalah sosial yang justru relatif dominan.

Untuk itu sangat diperlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan semua stakeholder terkait untuk mendukung pelaksanaan program ini. Diharapkan dengan terealisasinya fasilitas kios daging di pasar tradisional serta sertifikasi terhadap pedagang maka daging yang dijajakan dapat terjamin keamanan dan kelayakannya sebagai bahan pangan bagi masyarakat, sekaligus juga akan dapat mencegah terjadinya praktek penyimpangan kualitas daging yang beredar di masyarakat.


Demi  menjamin produk asal peternakan yang ASUH. Kami melakukan  pengawasan peredaran maupun perdagangan daging secara rutin di pasar-pasar tradisional ataupun pengawasan lalu-lintas daging di perbatasan antar Kabupaten/Kota.

Kegiatan pengawasan peredaran daging di pasar tradisional dilakukan secara rutin 2 kali dalam sebulan, yaitu meliputi pendataan pedagang baru, pembinaan pedagang, pemeriksaan lapak pedagang dan pemberian secara Cuma-Cuma celemek atau perlak untuk alas lapak. Untuk pedagang yang dinilai sudah memenuhi persyaratan, Dinas Peterikan memberikan sertifikat yang menandai bahwa pedagang tersebut sudah menjual daging yang Aman Sehat Utuh dan Halal.

Dengan adannya sertifikat tersebut akan memudahkan masyarakat untuk membeli daging yang terjamin kualitasnya dan akan memberikan efek secara tidak langsung kepada pedagang daging yang lain yang belum sesuai standar untuk memperbaiki kekurangannya.

******pr.dok kendro humasprotokol 5/2016 ******
 
Mendag Minta Petani Manfaatkan Aplikasi Bawang Merah Brebes PDF Print E-mail
Written by Diskominfo-Fanny   
Wednesday, 13 April 2016 10:02
Mendag Minta Petani Manfaatkan Aplikasi Bawang Merah Brebes

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong meminta petani dan pedagang untuk memanfaatkan Sistem Informasi Bawang Merah Brebes (SI BMB). SI BMB ini menyajikan berbagai informasi seperti harga, stok, dan distribusi bawang merah yang ada di Brebes. "Sistem aplikasi online yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan ini dapat membantu ekonomi rakyat di era ekonomi digital. Saya berharap para petani dan pedagang dapat memanfaatkan aplikasi online ini,” jelas Mendag Tom Lembong, di Brebes. . Sistem ini secara spesifik diperuntukkan bagi wilayah Kabupaten Brebes guna memantau komoditas bawang merah Sampai saat ini SI BMB telah diakses rata-rata sebanyak 50 orang per hari atau sebanyak 700 orang petani dan pedagang perantara. Kemendag akan terus memperluas penggunaan dan penerapan sistem ini ke depannya.

Data diterima dan diolah dari sejumlah pihak, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian Brebes, Asosiasi Bawang Merah Indonesia, serta Pengelola Pasar. Sistem pemantauan dilakukan secara harian melalui 2 jenis metode.

Pertama, melalui aplikasi mobile atau sms request dengan mengirimkan SMS ke nomor 0821-1288-7476.
 
Dari Brebes, Presiden Luncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat PDF Print E-mail
Written by Tim Komunikasi Presiden dan Tim PIKP Kementerian Kominfo   
Tuesday, 12 April 2016 12:16
SIARAN PERS:
Dari Brebes, Presiden Luncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Brebes, Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU dari Pangkalan TNI AU Atang Sandjaja, Kabupaten Bogor. 

Dalam kunjungan kerja ke Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin, 11 April 2016, Presiden akan meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat.  Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan. 

Program ini dilaksanakan dibawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan melibatkan banyak kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Adapun dalam kegiatan ini, program yang akan disinergikan untuk memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan tersebut adalah, satu, program sertifikasi tanah atau lahan bagi para petani melalui Kementerian ATR/BPN dan Kemen BUMN serta Bank BUMN. 

Program lainnya adalah sinergi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan. Sinergi ini bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan di pedesaan. Program ini merupakan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koperasi dan UKM serta perbankan. 

Program ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang berada di daerah karena tidak perlu lagi mencairkan kreditnya dengan mendatangi bank-bank di kota, tapi cukup mencairkan melalui penyalur-penyalur yang disebut sebagai agen laku pandai sebagai perpanjangan tangan perbankan di daerah-daerah.

Sinergi dalam bidang produksi meliputi sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluh yang akan melibatkan sinergi dua kementerian yaitu Kementan dan Kementerian PUPR.  

Dalam hal pemasaran, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce) melalui pengembangan sarana dan prasarana IT sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga sampai pada tingkat konsumen. 

Contoh aplikasi e-commerse yang digunakan adalah aplikasi info pasar, market place seperti limkilo.id, kumis.com, dan sebagainya. Sinergi pemasaran ini melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Kominfo, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM.  

Pada siklus distribusi petani memerlukan gudang sebagai tempat penampungan produk, pasar, dan kurir.  Lebih dari itu semua, transportasi desa menjadi jantung yang akan menggerakan perekonomian masyarakat desa.  

Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)
Hal paling mendasar dalam memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan adalah memiliki aset berupa tanah. Karena itu sertifikasi hak atas tanah (SHAT) menjadi siklus pertama. 

SHAT dimaksudkan untuk pertama, memberikan kekuatan hukum atas kepemilikan hak atas tanah. Kedua, memfasilitasi penyediaan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha.  Ketiga,  meningkatkan kepastian keberlangsungan usaha penerimaan manfaat.  

Sementara tujuan SHAT adalah, pertama, memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan (aset) milik masyarakat para peserta program. Kedua, memberikan jaminan para peserta program untuk meningkatkan kualitas lingkungan sosial dan ekonomi yang layak, permanen, dan sehat. Ketiga, meningkatkan kepastian usaha peserta program melalui  kepemilikan aset berupa tanah yang dapat digunakan sebagai agunan untuk mengakses sumber-sumber permodalan. 

Brebes Proyek Percontohan Pengentasan Kemiskinan 
Ada beberapa alasan mengapa Brebes dipilih menjadi tempat protek percontohan pengentadan kemiskinan. Pertama, karena Brebes merupakan sentra produksi bawang Indonesia, dan bawang adalah komoditi yang berkontribusi cukup besar pada inflasi. Tetapi faktanya kesejahteraan petani bawang relatif rendah, sebab sebagian besar keuntungan dinikmati pedagang perantara. Melalui peluncuran program ini diharapkan kesejahteraan petani bawang dapat meningkat dan menjadi contoh bagi pelaku usaha di daerah lainnya. 

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan ke Brebes, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Presiden dan rombongan direncanakan kembali ke Jakarta pada sore hari. 

*Tim Komunikasi Presiden dan Tim PIKP Kementerian Kominfo


 
Indonesia-Perancis Mulai Buka Program Magang Di Perusahaan PDF Print E-mail
Written by Diskominfo - Fany R   
Tuesday, 12 April 2016 08:13
Indonesia-Perancis Mulai Buka Program Magang Di Perusahaan

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dengan  Kedutaan besar  Perancis di Indonesia tentang program pemagangan antara Perancis dan Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan Penyataan Kehendak (Letter of Intent) di Jakarta pada Rabu  6 April 2016.

Kerjasama bilateral ini meliputi pemberian akses dan kesempatan kepada pemuda-pemudi Indonesia dan Perancis untuk meningkatkan keterampilannya melalui program pemagangan di perusahaan-perusahaan Perancis yang berada di Indonesia.

Sasaran peserta yang bisa mengikuti program pemagangan di perusahaan-perusahaan Perancis adalah pemuda Indonesia dan Perancis yang baru lulus dari sekolah kejuruan, sekolah menengah atas, universitas/perguruan tinggi dengan rentang usia 18-28 tahun.

“Salah satu tujuan dari kerjasama ini  adalah  memfasilitasi para penganggur dalam memperoleh  pekerjaan melalui pelatihan kerja, yaitu  melalui pelaksanaan program pemagangan,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Abdul Wahab Bangkona di Jakarta pada Rabu (6/4).

Penandatangan LoI kerjasama program pemagangan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Khairul Anwar dan Duta Besar Perancis untuk Indonesia Corrine Breuze serta disaksikan Sekjen Kemnaker Abdul Wahab Bangkona dan Minister of State for
Foreign Trade,the Promotion of Tourism&French Nationalist Abroad Matthias Fekl.

Dalam sambutannya, Menaker Hanif mengatakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Prancis dalam program pemagangan ini dapat membantu memfasilitasi pengangguran di Indonesia. Jumlah pengangguran di Indonesia berdasarkan data BPS bulan Agustus 2015 adalah sebanyak 7,56 juta orang.

“Penandatanganan kerjasama  ini merupakan momentum penting meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Perancis dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia dan Perancis. Kerjasama ini juga membantu penanggulangan masalah pengangguran.”kata Hanif.

Kerjasama bilateral pemagangan ini dilaksanakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan.

Setidaknya terdapat beberapa manfaat yang diperooleh dari kerjasama pemagangan ini. Pertama, untuk peserta magang. Peserta magang nantinya akan mendapat keterampilan kerja dan pengalaman cara bekerja di proses produksi barang/jasa.

“Peserta juga akan familiar dengan dunia kerja karena langsung bersentuhan dengan dunia kerja yang  nyata. Selain itu mereka pun mendapat keahlian kerja sekaligus belajar bahasa Perancis.”kata Hanif.

Manfaat juga diterima oleh perusahaan. “Perusahaan dapat memanfaatkan hasil produksi barang/jasa peserta serta dapat memanfaatkan lulusan pemagangan yang terampil dan berpengalaman,” kata Hanif  Sedangkan manfaat bagi pemerintah adalah peningkatan keterlibatan pihak swasta dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dan membantu penanggulangan masalah pengangguran.”kata Hanif.

“Saya minta juga agar kerjasama program pemagangan ini tetap patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan   ketenagakerjaan dan pemagangan serta peraturan imigrasi, “ kata Hanif Kepatuhan pada UU itu kata Hanif merupakan kunci utama terhadap keberhasilan suatu kerjasama yang baik. “Saya mengharapkan pelaksanaan magang nantinya dapat direview setidaknya satu tahun sekali untuk melihat manfaat yang telah diperoleh oleh kedua negara, “ kata Hanif.

BIRO HUMAS KEMNAKER

 
Dunia Bersiap Menyukseskan KTT Luar Biasa OKI ke-5 PDF Print E-mail
Written by Diskominfo   
Friday, 04 March 2016 07:58


    Menindaklanjuti permintaan Y.M. Mahmoud Abbas, Presiden Palestina, Pemerintah RI akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di Jakarta, 7 Maret 2016. KTT akan didahului oleh Pertemuan Pejabat Tinggi dan Pertemuan Tingkat Menteri pada tanggal 6 Maret 2016.

    Penyelenggaraan KTT tersebut dilatarbelakangi berbagai perkembangan yang mengkhawatirkan di Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Proses negosiasi perdamaian antara Palestina dan Israel tidak menunjukkan kemajuan berarti dan siklus kekerasan baru yang dimulai pada akhir tahun 2015 tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir. Otoritas dan pemukim Israel terus menggunakan kekerasan yang melampaui batas terhadap warga sipil Palestina yang tidak berdaya. Israel juga terus melanjutkan pembangunan pemukiman ilegalnya, serta menghancurkan rumah warga Palestina dan mengambil alih tanah warga Palestina dalam proses tersebut. Sebagai akibatnya, warga Palestina hidup dalam kesulitan ekonomi dan berada di bawah ancaman berbagai tindak diskriminasi lainnya.

    Sementara itu, Israel juga membatasi akses bagi warga Muslim Palestina ke Mesjid Al-Aqsa dan, pada saat yang sama, mencoba mengubah komposisi demografi, karakter dan status quo Al-Quds Al-Sharif.

    KTT mengangkat tema “United for a Just Solution” dan merupakan KTT Luar Biasa pertama OKI yang secara khusus membahas isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. KTT bertujuan untuk memperkuat persatuan di kalangan negara anggota OKI dan mencari strategi terobosan untuk memulai kembali proses perdamaian dan menyelesaikan isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif yang merupakan isu utama Umat Muslim. Mengingat prospek kemerdekaan Palestina masih jauh, penyelenggaraan KTT ini juga diharapkan dapat menjaga agar isu Palestina tetap berada dalam perhatian masyarakat internasional.

    KTT diharapkan dapat menghasilkan sebuah Resolusi yang menegaskan posisi prinsip dan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, dan Jakarta Declaration yang digagas oleh Indonesia dan memuat langkah-langkah konkret untuk dilakukan oleh para pemimpin dunia Islam guna memajukan isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

    KTT ini merupakan bentuk nyata dari dukungan penuh dan solidaritas Indonesia dan OKI terhadap isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan dan melaksanakan ketertiban umum berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada tahun 2015 yang lalu, Pemerintah RI telah menjadi tuan rumah Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika yang mengadopsi sebuah Deklarasi mengenai Palestina, dan Konferensi Internasional mengenai Jerusalem di Jakarta. (Kementerian Luar Negeri)



   



 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>

Page 1 of 16
?>