SMS Center Dari AHMAD NURFIYANTO : E-KTP atas nama saya sudah jadi atau belum??? , Jawaban : KTP-el dlm proses antrian pencetakkan, di rencanakan yg sdh jadi akan kita kirim via desa/ kelurahan (disdukcapil) || Dari BRAMANTYO NUGROHO : Mohon info pak, apakah duplikat record data saya sudah dihapus? Apakah saya sudah bisa rekam ulang ektp? Trm ksh , Jawaban : NIK tsb statusnya masih dlm Proses penghapusan di pusat(disdukcapil) || Dari MUHAMMADNAILULMUNA : maaf apa ktp saya sudah jadi? , Jawaban : KTP-el dalam antrian proses cetak, di rencanakan yg sdh jadi akan kita kirim via desa/ kelurahan(disdukcapil) || Dari FAIZIN : E ktp nya kapan jadinya ? , Jawaban : KTP-el dalam proses antrian pencetakkan, di rencanakan yg sdh jadi akan kita kirim via desa/ kelurahan(disdukcapil) || Dari APRIKRISTANTO : mau tanya kalo mau cetak e-ktp blangkonya udah ada apa belum ya? , Jawaban : bagi yg sdh daftar, KTPel dlm proses antrian pencetakkan, di rencanakan yg sdh jadi kita krm via desa kelurahan(disdukcapil) || Dari NANDA U`TI ROKHIMASANI : apakah e-ktp saya sudah di cetak? Terimakasih , Jawaban : KTPel dlm antrian proses pencetakkan direncanakan yg sdh jadi akan kita kirim lewat desa/ kelurahan(disdukcapil) || Dari SISKA SARI : Berarti yang saya kumpulin di kepala desa belum sampai kecapil. Kalo mau bikin langsung ke capil apakah 1hr langs , Jawaban : kl blm pernah perekaman, silahkan ke disdukcapil dgn membawa ft copy KK, daftar, rekam dan pulang bawa surat keterangan(disdukcapil) || Dari SISKA SARI : Mohon informasinya el-ktp udah jadi belum ya? Soalnya saya dulu pernah ngumpulin data didesa. , Jawaban : Mohon maaf, foto KTPel di mana nggih? di aplikasi kami status belum perekaman(disdukcapil) || Dari ROUDLOTUL JANAH : apa syarat untuk memperbaiki data e-ktp yang salah? dan apa blangkonya sudah ada? , Jawaban : data KTP-el sumbernya dari data KK, jika ada perubahan data mohon di perbaiki dlu KK y di kecamatan(disdukcapil) || Dari DANARWULAN : Pak saya mau tanya, apa Ektp atas nama saya sudah jadi.? Kalau belum jadi kira2 kapan jadinya.? , Jawaban : KTP-el dalam antrian proses pencetakkan, di rencanakan yg sdh jadi akan kita kirim lewat desa/ kelurahan(disdukcapil) || Dari REZA : apakah e-ktp saya sudah jadi? Sdh 2 bulan saya mnunggu , Jawaban : KTP-el dalam antrian proses pencetakkan, di rencanakan yg sdh jadi akan kita kirim lewat desa/ kelurahan(disdukcapil) || Dari AFRIANA PUTRI ARUM SARI : Apa e-ktp saya sudah jadi? , Jawaban : KTP-el dalam proses antrian pencetakkan,di rencanakan stlh jadi akan kita kirim lewat desa/ kelurahan(disdukcapil) || Dari DIDIK ROMADHON : Pak mau tanya alur proses pembuatan E-KTP. Terima Kasih. , Jawaban : kl blm pernah perekaman KTP-el, monggo ke Disdukcapil dgn membawa ft copy KK,daftar langsung rekam data(disdukcapil) || Dari BRAMANTYO NUGROHO : Mohon info pak, apakah duplikat record data saya sudah dihapus? Apakah saya sudah bisa rekam ulang ektp? Trm ksh , Jawaban : status NIK masih dalam proses penghapusan oleh pusat(disdukcapil) || Dari BRAMANTYO NUGROHO : Mohon info pak, apakah duplikat record data saya sudah dihapus? Apakah saya sudah bisa rekam ulang ektp? Trm ksh , Jawaban : status masih blm di hapus oleh pusat(disdukcapil) || Dari LUKMAN : apakah nik saya masih trdftar sbg warga dusun pakunden?? , Jawaban : di database kami NIK tsb a.n Lukman Nur hakim, Pakunden Ngluwar RT/RW 002/009(disdukcapil) || Dari SITI MUBAROKAH : mohon informasi untuk pencetakan KTP apa sudah bisa/kapan ya bisa d ambil ? trimakasih , Jawaban : KTP-el dalam proses antrian pencetakan , di rencanakan yg sdh di cetak akan kita kirim melalui desa/ kelurahan(disdukcapil) || Dari NANDA U`TI ROKHIMASANI : apakah e-ktp saya sudah di cetak? Terimakasih , Jawaban : KTP-el dlm proses antrian cetak, di rencanakan KTP-el yg sdh jadi akan di kirim melalui desa/ kelurahan(disdukcapil) || Dari SIGIT TRIYOKO : apakah ektp saya sudah dicetak? , Jawaban : KTP-el dlm proses antrian cetak, di rencanakan KTP-el yg sdh jadi akan di kirim melalui desa/ kelurahan(disdukcapil) || Dari GATOT SUGIANTO : mohon info KTP-el sudah jadi apa belum, terimakasih , Jawaban : KTP-el dalam proses antri pencetakan, di rencanakan stlh jadi akan di kirim ke kantor desa/ kelurahan(disdukcapil) ||



PEMKAB GELAR PASAR MURAH DI TIGA TEMPAT. PDF Print E-mail
Written by Bagian Humas dan Protokol   
Wednesday, 21 June 2017 12:45
PEMKAB GELAR PASAR MURAH DI TIGA TEMPAT.

Kota Mungkid, 15/6/2017. Dalam rangka mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu menjelang hari raya Idul Fitri 1438 H, Pemerintah Kabupaten Magelang menyelenggarakan pasar murah dan operasi pasar yang dilaksanakan di tiga tempat yaitu di Halaman Kantor Kecamatan Bandongan ( 15-16/6 ), Hal Kec Grabag ( 16-17/6) dan halaman Kantor Dias Perdagangan  Koperasi dan UKM.

“Saya berharap dengan kegiatan pasar murah dan operasi pasar ini dapat memberikan semangat serta dorongan bagi perkembangan  perekonomian para pelaku usaha dibidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah serta masyarakat di Kabupaten Magelang untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.”harap Bupati Magelang dalam sambutan pembukaan pasar murah yang di wakili oleh Drs. Asfuri MSI, Kepala Disdagkop dan UKM.

Pasar murah ini dilakukan untuk menunjukkan usaha yang selama ini dilakukan oleh Koperasi ,UMKM dan para pelaku usaha yang mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang.

Pasar murah dan operasi pasar yang dilaksanakan pada kali ini memiliki nilai yang strategis, disamping dapat meningkatkan beban warga masyarakatkurang mampu dalam memenuhi kebutuhanya dalam menyambut Idul Fitri, juga memiliki momentum yang kuat untuk menunjukkan  eksisitensi koperasi dan UMKM serta pelaku usaha lanya dalam memamerkan dan menjual produknya.

Kualitas produk yang tidak kalah dengan produk pabrikan akan mampu menempatkan usaha mikro dalam persaingan terbuka dipasar bebas yang sekarang sudah mulai dilaksanakan.

Menurut Windaryanto Dresti Kepala Bidang UMKM pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab Magelang selaku penyelenggara mengatakan Pasar murah tahun ini menyediakan 1.355 paket yang terdiri dari : 1.115 paket dari APBD Kab. Magelang, 200 paket dari perhimpunan BMT Kab. Magelang , dan 40 paket dari Bank Bapas 69.

Adapun paket yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu senilai Rp.65.000/ paket termasuk pajak dan diberikan subsidi sebesar Rp. 55.000, sehingga masyarakat hanya menebus Rp. 10.000/paket yang terdiri dari Beras 2 kg, Gula Pasir 1 kg, minyak goreng 0,5 kg, dan Makanan ringan.

Kegiatan pasar murah tahun 2017, didukung oleh beberapa pelaku bisnis Kabupaten Magelang antara lain ; Perhimpunan BMT Kab. Magelang, UMKM, Sub Dolog wilayah Kedu, Distan dan Pangan

*****pr.dok kendro humasprotokol 6/2017 *****
 
Buka Koneksi dengan Negara IORA, RI Selenggarakan BEC II PDF Print E-mail
Written by Biro Informasi dan Hukum Kemenko Kemaritiman dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo   
Saturday, 13 May 2017 09:02
Buka Koneksi dengan Negara IORA, RI Selenggarakan BEC II

Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Kemaritiman menggelar the 2nd IORA Blue Economy Ministerial Conference (BEC II) di Jakarta pada 8-10 Mei tahun 2017.Pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota IORA dan Mitra Dialog IORA ini merupakan tindak lanjut dari IORA Summit yang dilaksanakan di Jakarta pada awal Maret lalu.Dan ini merupakan pertemuan tingkat menteri IORA ke-2 yang secara khusus membahas tentang ekonomi biru (Blue Economy).
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa konferensi IORA kali ini difokuskan untuk membahas tentang implementasi konsep ekonomi biru. “Kita tidak ingin pertemuan ini hanya berakhir pada exchanging views on blue economy tapi sudah pada tahap apa yang bisa kita kerjakan bersama dengan menggunakan konsep ini,” ujarnya.
Oleh karena itu, Havas mengatakan, pertemuan akan dilakukan dalam tiga sesi, yakni working session, senior official meeting dan ministerial meeting. Gambaran umum mengenai isu-isu yang didiskusikan di dalam BEC II ini, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Kemaritiman ini mengatakan ada lima isu. “Kita akan membicarakan tentang isu perikanan dan budidaya perikanan, kerjasama antar pelabuhan, kerjasama kepabeanan, pariwisata kelautan dan sampah plastik laut,” beber mantan Dubes RI untuk Belgia ini.
Lebih detil, dia mengatakan bahwa pertemuan hari pertama akan dibuka dengan sesi kelompok kerja (working session) dengan narasumber yang merupakan  pakar dari bidang. “Kita undang expert dari Prakarsa Segitiga Karang tentang Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (CTI-CFF), BRI, Bank Exim  Indonesia, Pelindo, penasehat kepala badan otorita Batam, serta peneliti isu-isu  kelautan dan atmosfer. “Pada sesi itu kita akan mendiskusikan tentang peluang  kerjasama penguatan kapasitas pada bidang perikanan dan budidaya perikanan,  penanganan illegal fishing, kerjasama perlindungan terumbu karang di kawasan Samudera Hindia, dan penguatan kapasitas dalam penanganan counter terrorism serta beberapa lainnya,” imbuh Havas. 
Selain itu, tambahnya, dalam working session dibahas pula mengenai potensi kerjasama antar pelabuhan di negara-negara anggota IORA. “Saya lakukan observasi dari sisi ekonomi, ternyata di negara-negara kawasan Samudera Hindia tidak ada komunikasi antar pelabuhan, yang ada hanya lewat Port of Rotterdam di Belanda karena prioritas kita adalah melayani pasar tradisional di Eropa, sementara kita melupakan pasar yang cukup besar di Afrika, misalnya,” keluh Havas. 
Lalu hal praktis lain yang akan dilakukan adalah kerjasama antar bea cukai di negara-negara Samudera Hindia. “Lewat World Custom Organization, kita bisa tahu informasi mengenai kelebihan dan kekurangan kompetitor kita sehingga komoditas yang akan kita ekspor bisa bersaing,” tambahnya. 
Harapan terbesar Indonesia dalam pelaksanaan BEC II ini, menurut Havas, adalah untuk memperkuat pengaruh diplomasi Indonesia di negara-negara kawasan Samudera Hindia.“Samudera Hindia membentang dari Afrika, Asia hingga Eropa, potensi pekonominya besar, namun belum ada organisasi yang mampu mengelola potensi ini dengan cukup baik,” ujarnya.
Tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi IORA adalah adanya ketimpangan ekonomi negara negara yang berada di samudera Hindia.“Masih ada negara seperti Somalia dan Yaman yang pertumbuhan ekonomi rendah dan masih ada konflik,” tambahnya. Dengan kondisi itu, Havas berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik akan sulit diperoleh. “Dengan pengaruhnya, Indonesia bisa berperan lebih besar untuk membantu mewujudkan kestabilan politik dan keamanan melalui berbagai bentuk kerjasama,” pungkasnya.
Forum BEC II dijadwalkan akan dibuka pada hari Rabu (10/5) oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan didampingi oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan dan dihadiri oleh Sekjen IORA K.V. Bhagirath. Selain itu, pejabat yang juga hadir dalam BEC II antara lain Dirjen Asia, Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kementerian Luar Negeri, Dubes Rachmat Budiman, serta menteri-menteri dari negara-negara anggota IORA dan mitra wicara IORA di Jakarta. 
IORA merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Samudera Hindia dan didirikan pada tahun 1997. Ada 21 negara anggota IORA, yakni Australia, Comorros, Indonesia, Somalia, Kenya, Malaysia, Mozambique, Singapura, Srilanka, Thailand, Yaman, Bangladesh, India, Seychelles, Iran, Madagascar, Mauritius, Oman, Afrika Selatan, Tanzania, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan Mitra Wicara IORA antara lain China, Perancis, Jepang, Amerika Serikat, Mesir dan Jerman. **Biro Informasi dan Hukum Kemenko Kemaritiman dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo
 
Menaker: Rayakan Hari Buruh Internasional dengan Kegiatan Positif PDF Print E-mail
Written by Biro Humas Kemnaker dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo   
Tuesday, 02 May 2017 08:28
Menaker: Rayakan Hari Buruh Internasional dengan Kegiatan Positif

Jakarta – Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei harus dijadikan sebuah perayaan bahkan menjadi daya tarik pariwisata. Demikian diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan M.Hanif Dhakiri pada peringatan May Day 2017 hari ini, Senin 1 Mei 2017.“Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi pekerja dan buruh”

Menaker Hanif berharap perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day yang selama ini identik dengan aksi demonstrasi turun ke jalan diubah menjadi sebuah perayaan semacam karnaval. Sehingga citra pergerakan buruh menjadi lebih positif. May Day juga harus dijadikan momentum untuk meningkatkan reputasi dari pergerakan buruh. 
"Bagaimana caranya membuat perayaan May Day yang bisa menjadi daya tarik pariwisata. Hal itu perlu dilakukan agar citra pergerakan buruh menjadi positif dan menarik," kata Menaker Hanif dalam siaran pers tertulisnya hari ini.
Dalam kesempatan yang sama Menaker mewakili pemerintah memberikan apresiasi dan menghormati buruh yang melakukan aksi demonstrasi dengan aman, damai, dan tertib. Tak lupa ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengubah paradigma lama yang menghadap-hadapkan perjuangan buruh untuk melawan pemerintah dan dunia usaha. Sebab, dengan paradigma kerja sama maka buruh bisa mengambil peranan yang lebih dalam ikut menentukan arah kebijakan pemerintah khususnya untuk hal kesejahteraan.
Ia melanjutkan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan buruh. Salah satu upayanya yaitu melalui program “Pembangunan Rusunami Masyarakat Berpenghasilan Rendah”. Jumat lalu Presiden Joko Widodo khusus datang meresmikan peletakan batu pertama program yang berkesinambungan dengan program pembangunan satu juta unit hunian dalam kurun waktu lima tahun.
Menaker menjelaskan, upah bukan satu-satunya faktor penentu kesejahteraan. Faktor lain adalah sisi pengeluaran yang dapat dikompensasi dengan kebijakan sosial dari negara seperti penguatan akses pendidikan, kesehatan, keuangan, transportasi, dan perumahan yang layak. “Penyediaan rumah murah yang aman, layak huni dan terjangkau merupakan salah satu upaya pemerintah ntuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap Menaker.
Sekedar informasi, Rusunami ini akan menyediakan sembilan ribu unit hunian. Di mana enam ribu di antaranya dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara untuk tiga ribu unit hunian lainnya dikhususkan untuk areal komersial. Harga yang diberikan yaitu sekitar Rp 294 juta per unit dengan uang muka 1%.

Pemerintah pada tahun 2015 juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 78/2015 tentang Pengupahan. PP ini memberikan kepastian upah pada dunia usaha, kepastian kenaikan upah setiap tahun bagi pekerja, dan memperbanyak lapangan pekerjaan.
Peningkatan perlindungan terhadap pekerja dan buruh juga terlihat dari bertambahnya jumlah kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan. Hingga Februari 2017 tercatat sebanyak 22,16 juta pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sementara hingga akhir tahun ini ditargetkan peserta bertambah menjadi 25,2 juta.
Menaker Hanif juga menyinggung persoalan terkait semakin menurunnya partisipasi buruh dalam serikat pekerja/serikat buruh. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat penurunan partisipasi buruh ke dalam serikat pekerja/serikat buruh dari 3,4 juta menjadi 2,7 juta. Padahal di awal era reformasi jumlah buruh yang berserikat mencapai 8 juta. 
Data penurunan juga terlihat di jumlah Serikat Pekerja di tingkat perusahaan dari 14 ribuan menjadi hanya 7.294. Di sisi lain jumlah Federasi Buruh dan Konfederasi buruh malah bertambah yaitu berturut-turut 115 federasi dan 14 konfederasi. “Artinya di atas bertambah tapi di bawah berkurang. Padahal kuncinya adalah yang di bawah," ujarnya.
Percepatan Peningkatan Kompetensi Buruh/Pekerja
Perjuangan buruh juga harus mulai menyentuh persoalan kompetensi. Serikat pekerja harus mulai mendorong dan memikirkan anggotanya bagaimana meningkatkan kompetensi. Misalnya dalam industri padat karya yang memiliki banyak tantangan. Pemerintah, kata Menaker, tidak berkeinginan pekerja terjebak dalam jabatan tertentu dalam posisi tertentu seumur hidup. 
"Peningkatan kompetensi agar pekerja punya jenjang karir dari paling bawah, naik secara terus menerus itu penting. Jadi ketika terjadi kenaikan upah, maka upah itu menyesuaikan kenaikan kompetensi, masa kerja," ujar Menaker Hanif.
Untuk mempercepat peningkatan kompetensi pekerja dan buruh, Kemnaker melakukan terobosan melalui program 3R BLK atau Revitalisasi, Reorientasi, dan Rebranding Balai Latihan Kerja. 3 Balai Latihan Kerja yaitu BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, dan BBPLK Bandung Bekasi, dipilih sebagai pusat pengembangan program tahap pertama. BBPLK Bekasi akan dijadikan sebagai pusat pengembangan kejuruan elektronika dan teknologi informasi. BBPLK Serang ditunjuk sebagai pusat pengembangan kejuruan las dan listrik. Sementara BBPLK Bandung sebagai pusat pengembangan kejuruan manufaktur dan otomotif.
“BLK akan menghasilkan tenaga kerja terampil yang berlipat ganda. Selain itu syarat pendidikan untuk mengikuti pelatihan BLK juga ditiadakan.” ungkapnya. Peniadaan syarat pendidikan ini diharapkan dapat membuat BLK menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat yang memerlukan, terutama masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Selain itu, pelatihan di BLK juga tidak memungut biaya kepada para pesertanya. Berbagai kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong buruh dan perkerja untuk bergabung dan meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan di BLK. **Biro Humas Kemnaker dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

 
PAGUYUPAN KADES DESAK PEMBANGUNAN PASAR SEGERA DILAKSANAKAN. PDF Print E-mail
Written by kendro humasprotokol   
Wednesday, 12 April 2017 09:47
PAGUYUPAN KADES DESAK PEMBANGUNAN PASAR SEGERA DILAKSANAKAN.

Kota Mungkid, 10/4/2017.Ketua Paguyuban Kepala desa se Kabupaten Magelang, Sungkono menegaskan bahwa seluruh Kepala Desa mendesak serta mendukung agar pembangunan pasar muntilan segera di laksanakan, hal ini didasari dari desakan para kepala desa khususnya desa desa penyanggga yang selama ini memasok segala kebutuhan ke pasar Muntilan” ungkapnya saat pertemuan dengan para Kepala Desa yang berasal dari tujuh Kecamatan sekitar Muntilan, yang bertempat di rumah makan “Joglo Deso” Muntilan.

Para kepala desa yang mendesak agar pasar segera dibangun berasal dari paguyuban kepala desa tujuh Kecamatan antara lain Paguyupan Kades Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Sawangan,Muntilan, Mungkid dan Ngluwar. Namun pada prinsipnya seluruh Kepala Desa di Kabupaten Magelang mendukung “ ujar Sungkono.

Pembangunan pasar Muntilan ini kami harapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas dan menggerakkan roda perekonomian, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang.“ kami sangat mendukung kebijakan bapak Bupati Magelang  yang melaksanakan pembangunan pasar muntilan mengingat pasar ini sudah sangat mendesak untuk dibangun agar dapat bersaing dengan pasar pasar modern. Selain itu keberadaan pasar tradisional berada di tengah kota, sudah selayaknya dibangun yang lebih bagus, bersih dan rapi.” katanya.

Ia menghimbau kepada semua pihak untuk ikut mengawal pembangunan pasar muntilan agar berjalan dengan lancar, Ia beserta paguyuban Kepala Desa se Kabupaten tidak akan tinggal diam jika ada pihak pihak yang berusaha menggagalkan pembangunan ini mengingat pasar muntilan merupakan kepentingan masyarakat Kabupaten Magelang. “ siapapun pemenang lelangnya sepanjang itu sudah sesuai dengan  ketentuan yang berlaku akan kami kawal “ tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sujadi Kades Pakunden,Ngluwar dan Ketul Kades Mangun Suko bahwa selama ini masyarakatnya banyak memasok kebutuhan utamanya sayur di pasar Muntilan, jika pasar tidak segera dibangun maka perekonomian masyarakat akan terganggu. Ia menghimbau agar pemerintah Daerah beserta aparat penegak hukum lebih tegas untuk menindak pihak pihak yang menghambat/ mengganggu pembangunan pasar muntilan.

Selama ini kita memerangi vandalisme di muntilan la ini corat coretan yang tidak bertanggung jawab  dan mengganggu proses pembangunan  yang pelakunya jelas dibiarkan. Ia menuntut agar hukum dapat ditegakkan di muntilan “ ucap Kades Pucung Rejo.

****pr.dok kendro humasprotokol 4/2017 *****

 
Holding BUMN Industri Pertambangan Bersinergi menjadi Perusahaan Kelas Dunia PDF Print E-mail
Written by Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN   
Saturday, 08 April 2017 08:54
Holding BUMN Industri Pertambangan Bersinergi menjadi  Perusahaan Kelas Dunia

Jakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan terbentuknya Holding BUMN Industri Pertambangan seiring dengan finalisasi sejumlah regulasi pendukungnya.
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan cadangan mineral, serta batubara yang besar, termasuk yang dikelola oleh BUMN Industri Pertambangan.Namun, penguasaan sumber daya dan cadangan oleh perusahaan pelat merah sektor pertambangan masih relatif rendah dibandingkan pemain swasta nasional maupun asing.Pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan diharapkan dapat menjawab tantangan tersebut.Holding ini juga dipersiapkan menjadi perusahaan kelas dunia.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pembentukan Holding BUMN Industri Pertambangan sesuai dengan strategi dan arah pembangunan BUMN jangka menengah yang tercantum dalam Roadmap BUMN tahun 2015-2019. 
“Salah satu tujuan BUMN sektor pertambangan adalah menjalankan program hilirisasi dan kandungan lokal, serta menjadikan BUMN sebagai salah satu perusahaan kelas dunia. Sinergi BUMN Industri Pertambangan ini juga akan mengerjakan sejumlah proyek bernilai besar. Pembangunan sejumlah proyek ini mengindikasikan pembiayaan yang jumlahnya besar.Holding BUMN Industri Pertambangan adalah solusi atas besarnya pembiayaan tersebut,” ujar Fajar.
Sementara itu Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius K. Ro menjelaskan, dari rencana enam holding yang ada, holding sektor pertambangan adalah yang paling siap direalisasikan. “Sejumlah masalah regulasi yang masih ada akan terus digodok dan dan dibahas dalam rapat kementerian.Begitu juga diskusi lebih lanjut tentang payung hukum holdingisasi PP No 72 Tahun 2016,” ujarnya.
Aloysius melanjutkan, proses legalitas Holding BUMN Pertambangan sudah menyelesaikan tahap harmonisasi yang dilakukan oleh  Kementerian Hukum dan HAM.  “Kami terus melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai kalangan dan pemangku kebijakan terkait dengan PP 72 Tahun 2016 sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik,” kata Aloysius.
Terkait dengan sejumlah proyek yang akan digarap sinergi BUMN Industri Pertambangan,  CEO Bukit Asam Arviyan Arifin mengatakan proyek tersebut nantinya akan dijalankan oleh Bukit Asam dan Antam. 
“Untuk meningkatkan kapasitas produksi perseroan yang masih 5 persen dari total produksi nasional menjadi 56 persen, dibutuhkan pengembangan PLTU dengan dana yang besar. Bukit Asam akan meningkatkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x125 megawatt (MW) di Tanjung Enim menjadi 5.000 MW hingga 2026, Sumsel 8 hingga 2x600 MW dan Sumsel 9 dan 10 akan  ditingkatkan menjadi 3.000 MW,” kata Arifin.
Finance Director Inalum Ogi Ahmad Kosasih menambahkan, pengembangan secara vertikal ke hulu untuk membangun Smelter Grade Alumina (SGA) akan dilakukan bersama Antam. “Saat ini, Inalum masih mengimpor alumina. Hasil produk SGA itu nantinya akan diserap (offtake) oleh Inalum. Inalum juga bekerja sama dengan Pertamina dan investor lain dalam membangun Calcine Plant untuk peleburan alumina. Sementara itu, di hilir kita bangun aluminium palate dan aluminium alloys yang akan selesai pada Mei 2017. Semua proyek ditargetkan selesai sebelum 2020,” jelas Ogi.
CEO Antam Teddy Badrujaman menyebutkan, pihaknya berencana memproduksi emas murni yang berbahan baku bullion. Antam juga akan membangun SGA dan Chemical Grade Alumina (CGA). Sejauh ini, jelas Teddy, CGA sudah selesai sedangkan SGA rencananya akan dibangun di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Antam juga berencana membangun lagi pabrik ferronickel di Halmahera Timur dengan kapasitas 13.500 ton ferronickel. **Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian BUMN
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya > Akhir >>

Page 1 of 19